KawalBersama News, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti banjir tahunan Jakarta sebagai dampak serius dari kerusakan tata ruang di wilayah hulu, khususnya kawasan Puncak dan Megamendung, Kabupaten Bogor.
“Selama kawasan Bogor tidak ditata ulang, Jakarta akan terus kebanjiran setiap musim hujan,” tegas Dedi, merespons laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) soal maraknya alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman dan kawasan wisata.
Menurut KLHK, rusaknya kawasan hutan dan lahan pertanian di wilayah hulu membuat air hujan tak lagi terserap optimal, langsung mengalir deras ke Jakarta.
Dedi mengungkapkan tiga langkah prioritas penataan ulang kawasan hulu:
- Memulihkan lahan resapan air
- Melindungi gunung dan area pertanian
- Membatasi pembangunan merusak lingkungan
Ia menegaskan, langkah ini akan menimbulkan pro-kontra, tapi keselamatan ekosistem dan jutaan warga lebih penting. Langkah konkret akan dimulai awal 2026, melalui revisi RTRW dan moratorium pembangunan baru di zona rawan. Pakar lingkungan IPB University, Dr. Lestari Wardhani, mendukung kebijakan ini. “Kalau hulu rusak, hilir pasti terdampak. Penataan ruang harus sesuai daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Gubernur Dedi juga mengajak pemerintah pusat, Pemkab Bogor, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki tata ruang berbasis lingkungan.
