KawalBersama News, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong pemanfaatan teknologi blockchain hingga ke tingkat desa dan pelaku UMKM, bukan hanya untuk sektor digital elit. Menurutnya, sistem pencatatan berbasis blockchain dapat membawa transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas ekonomi rakyat, termasuk distribusi pupuk, hasil panen, hingga keuangan mikro.
Hal itu disampaikan Gibran dalam peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 secara virtual, Kamis (26/6/2025). PP ini mengatur tentang pengembangan sistem pencatatan digital berbasis blockchain.
“Bayangkan kalau UMKM dan petani bisa mencatat transaksi atau distribusi bantuan secara real-time, aman, dan transparan,” kata Gibran. Ia menggambarkan blockchain sebagai “buku kas bersama” yang tak bisa dihapus atau dimanipulasi, karena seluruh data tercatat otomatis dan dapat diawasi publik.
Menurut Gibran, keunggulan blockchain — seperti desentralisasi, ketahanan terhadap manipulasi, dan kejelasan jejak data — sangat cocok untuk keperluan akar rumput. Teknologi ini, kata dia, bisa menghindari penyimpangan bantuan sosial, memperkuat distribusi logistik pertanian, dan membuka akses ke sistem keuangan yang kredibel bagi masyarakat kecil.
Gibran juga menekankan pentingnya sistem digital yang tangguh di era ketergantungan tinggi pada data dan transaksi digital. Blockchain disebutnya sebagai solusi strategis untuk membangun kepercayaan terhadap layanan publik dan ekonomi digital nasional.
