KawalBersama News, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa IKN akan resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Beleid yang diundangkan pada 30 Juni 2025 itu menjadi landasan hukum pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi Perpres tersebut.
Dalam konsep ini, IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan administrasi negara, tempat beradanya kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembangunan meliputi Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator, Gedung Parlemen, Mahkamah Agung, hingga institusi hukum lainnya.
Langkah ini sekaligus menandai bahwa fungsi Jakarta sebagai ibu kota akan beralih, dengan fokus pada ekonomi, bisnis, dan keuangan.
Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut pembangunan infrastruktur pada Tahap Kedua akan difokuskan pada gedung-gedung legislatif dan yudikatif. Selain itu, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berjalan sesuai rencana strategis yang disusun pemerintah.
“Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” jelas Basuki dalam keterangan tertulis.
Pemerintah menegaskan pembangunan IKN tidak hanya sebatas pemindahan fisik, tetapi juga transformasi tata kelola pemerintahan menuju model modern, efisien, dan ramah lingkungan.
IKN ditargetkan menjadi simbol Indonesia baru: kota politik yang mencerminkan persatuan nasional sekaligus wajah masa depan dalam menuju Visi Indonesia Emas 2045.
