, , ,

Ketua KOPRI PMII Bondowoso: Perempuan Paling Terdampak Ketidakadilan, Hukum Harus Transparan

oleh -519 Dilihat
banner 468x60

KawalBersama News, Bondowoso– Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, mengambil langkah tegas dengan mencopot salah satu Kepala Unit (Kanit) Satreskrim Polres Bondowoso dari jabatannya.

Langkah itu diumumkan langsung dalam agenda Polri Bersinergi dengan Media (Piramida) yang digelar di Café 8 milik Satreskrim, Rabu (3/9/2025). Turut hadir mendampingi Kapolres, Wakapolres I Gede Suartika, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan Kasi Humas Polres Bondowoso.

banner 336x280

“Kami harus tegak lurus. Siapapun yang bersalah, baik masyarakat maupun anggota, kalau melanggar aturan harus diberi sanksi. Sekalipun yang bersangkutan punya jabatan,” tegas Harto di hadapan wartawan.

Sebelumnya, dinamika internal Polres Bondowoso mencuat ke publik setelah aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Bondowoso Bersatu. Aksi tersebut melibatkan PMII, HMI, IPNU, hingga Aliansi Eksekutif Bondowoso (AEB).

Ketua KOPRI PC PMII Bondowoso, Nur Faizah, SH, menegaskan bahwa ketidakadilan hukum paling sering dirasakan oleh kelompok rentan, terutama perempuan. “Ketika aparat menyalahgunakan jabatannya, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. Perempuanlah yang paling berat menanggung beban sosial dan ekonomi dalam keluarga. Karena itu, kami menuntut hukum ditegakkan secara adil dan transparan,” ujarnya.

Nur Faizah mengapresiasi langkah Kapolres, namun mengingatkan agar pencopotan Kanit Satreskrim tidak berhenti hanya sebagai rotasi jabatan. “Masyarakat, khususnya perempuan, menunggu kepastian bahwa kasus ini ditindaklanjuti secara hukum. Jangan sampai keadilan hanya formalitas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengecam keras segala bentuk indikasi intimidatif yang mungkin dilakukan aparat kepada mahasiswa maupun masyarakat. “Kami akan berdiri di garda depan untuk melawan jika ada upaya intimidasi terhadap gerakan mahasiswa atau rakyat. Aparat harus menjadi pelindung, bukan menakut-nakuti,” kata Nur Faizah.

Ia menegaskan bahwa perempuan PMII tidak akan diam ketika terjadi penyimpangan hukum. “Suara perempuan adalah suara keadilan. Kami, kader KOPRI, akan terus mengawal kasus ini hingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran hukum yang berpihak pada kebenaran,” pungkasnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.