KawalBersama News, Pati – Bupati Pati, Sudewo, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait kisruh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai maksimal 250 persen. Ia juga mengklarifikasi pernyataan kontroversial yang dinilai menantang masyarakat untuk menggelar demonstrasi.
Dalam pernyataan resminya, Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB sebesar 250 persen bukanlah tarif yang diterapkan secara merata untuk seluruh objek pajak di Kabupaten Pati.
“Kenaikan 250 persen itu adalah batas maksimal. Banyak objek pajak hanya naik 50 persen, bahkan ada yang tidak naik sama sekali. Ini harus diluruskan,” ujar Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten, Rabu (6/8/2025).
Salah satu pernyataan Bupati yang viral dan memicu kemarahan publik adalah kalimat: “5.000 silakan, 50.000 pun silakan.” Banyak yang menilai pernyataan itu sebagai bentuk tantangan terhadap masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka melalui aksi damai.
Namun, Bupati Sudewo membantah bahwa ia bermaksud menantang rakyat.
“Saya mohon maaf bila pernyataan saya menyinggung. Saya tidak pernah berniat menantang rakyat saya sendiri. Kalimat itu saya sampaikan agar unjuk rasa dilakukan secara tertib, bukan ajakan konfrontatif,” jelasnya.
Sudewo juga menegaskan kesiapannya untuk menerima masukan dari warga Pati yang terdampak kebijakan ini, termasuk kemungkinan evaluasi atas penyesuaian nilai PBB yang dinilai terlalu memberatkan.
“Saya tidak anti kritik. Jika ada warga yang benar-benar merasa keberatan, silakan sampaikan dengan cara yang baik. Pemerintah terbuka untuk meninjau ulang kebijakan ini secara proporsional,” imbuhnya.
Sebelumnya, kebijakan kenaikan PBB ini telah memicu aksi protes warga di berbagai kecamatan. Posko-posko perlawanan bermunculan, dan ribuan warga menyatakan kesiapan mereka turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak direspons.
Aksi protes juga sempat memanas setelah aparat Satpol PP memindahkan logistik donasi dari posko warga menjelang Kirab Hari Jadi Pati. Bupati menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk alasan penataan ruang dan bukan penyitaan paksa.
