KawalBersama News, Jakarta — Anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mencecar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan berbagai pertanyaan soal potongan tarif aplikasi 10 persen yang disuarakan para driver online roda dua dan empat, Ia menilai, tarif ojol oleh aplikator yang dinilai terlalu besar dan terus berubah-ubah, sehingga merugikan konsumen dan driver, bahkan terdeteksi ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Biaya jasa aplikasi itu diatur tidak di Permen (Peraturan Menteri)? Biar kita sama persepsinya, biaya sewa jasa aplikasi itu karena semua uangnya dari konsumen loh. Pertanyaan saya, biaya jasa aplikasi yang Rp2.000 itu siapa yang bayar? Dasar hukumnya apa? Nah, ini yang kalau enggak salah enggak diatur ya? Artinya Rp2.000 ini tidak ada dasar hukum. Artinya bahwa sepakat enggak ini kita coret? Rp2.000 dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar rupiah per hari, ” kata Adian dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/6).
“Kalau pungli itu artinya mengambil uang rakyat tanpa dasar hukum, apakah praktik seperti ini bisa kita sebut pungli?” tanya Adian lantang. “Dan kalau iya, berarti negara sudah membiarkan pungli bernilai triliunan rupiah berlangsung selama bertahun-tahun di depan mata kita!”
Pernyataan itu merujuk pada skema “tarif hemat” atau dikenal dengan sebutan “paket goceng” yang diterapkan oleh sejumlah aplikator ojek online. Dalam sebuah video yang ditampilkan di forum tersebut, terlihat seorang konsumen membayar Rp19.200 untuk layanan, namun pengemudi hanya menerima Rp5.000 sebagai upah. “Saya bayar Rp19.200, Bapak dapat Rp5.000. Ya ampun, jahat banget,” ujar seorang konsumen kepada pengemudi.
Ia menambahkan, pengemudi bahkan harus membayar biaya harian sebesar Rp20.000 untuk bisa mengikuti program hemat ini. Ironisnya, untuk pesanan kedua dalam sistem double order, mereka hanya menerima Rp2.500. “Sangat biadab..” tegas Adian.
Di penghujung pernyataannya yang penuh emosi, Adian mendesak pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk segera bertindak melindungi para pekerja transportasi daring yang jumlahnya diperkirakan mencapai 20 juta orang.
“Tolong, Pak Wamen, ini bukan soal bagi-bagi proyek. Ini tentang nasib 20 juta jiwa yang bergantung pada ketukan palu kita di sini,” pungkasnya yang langsung disambut tepuk tangan dari para peserta rapat.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa regulasi transportasi online mendesak ditinjau ulang untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan para pekerja di sektor tersebut.
