KawalBersama News, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus mengoptimalkan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga digadang menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa keberhasilan MBG harus dipandang secara komprehensif. Menurutnya, dampak yang dihasilkan bukan sebatas pemenuhan kebutuhan gizi, melainkan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejak 10 September 2025, Bondowoso sudah memiliki 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu, 11 terbentuk lewat kemitraan dengan masyarakat, sementara satu didirikan oleh Kodim setempat. Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.
Fathur menyebut, Bondowoso memerlukan sekitar 60 hingga 70 SPPG untuk menutupi kebutuhan seluruh kecamatan. “Ini harus terus diikhtiarkan. Kita dorong agar dapur gizi tersebar merata sehingga manfaatnya dirasakan semua kalangan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Pendopo, Kamis lalu.
Rakor tersebut diikuti jajaran Forkopimcam, mulai dari camat, kapolsek, dan komandan koramil, hingga Sarjana Penggerak Pemenuhan Gizi Indonesia. Agenda utama membahas pemetaan titik dapur MBG sekaligus pembentukan Satgas di tingkat kecamatan.
Menurut Fathur, filosofi MBG sangat luar biasa. Selain sebagai solusi jangka pendek untuk masalah gizi, program ini juga merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus. “Dampaknya ke depan akan menggerakkan ekonomi sirkular di Bondowoso,” ucapnya.
Secara hitungan ekonomi, program ini memang menjanjikan. Satu SPPG dalam sehari bisa memutar uang hingga Rp40 juta. “Bayangkan jika berjalan 20 hari, berapa besar perputaran uang yang terjadi. Kalau masyarakat bisa memasok beras, lauk, sayur, dan buah, otomatis kesejahteraan lokal meningkat,” kata Fathur.
Selain itu, MBG juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Satu SPPG rata-rata menyerap 47 tenaga kerja lokal, mayoritas ibu rumah tangga. “Mereka tidak perlu kerja jauh, cukup di dapur gizi, tetap produktif, dan berpenghasilan,” imbuhnya.Fathur mengingatkan bahwa program MBG tidak boleh berjalan setengah hati. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari manajemen, kualitas layanan, hingga ketepatan distribusi. “Menu yang disajikan harus sesuai standar, tidak boleh asal,” tegasnya.
Ada empat poin evaluasi utama yang ditekankan. Pertama, penguatan manajemen di setiap SPPG. Kedua, peningkatan kualitas layanan agar tidak ada keluhan soal menu. Ketiga, monitoring rutin termasuk distribusi makanan yang kerap terlambat. Keempat, memastikan menu sesuai kebutuhan anak sekolah, ibu hamil, hingga menyusui sesuai juklak-juknis MBG.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. “Tanpa sinergi, program nasional ini bisa tersendat di tingkat lokal. Bondowoso harus jadi contoh sukses implementasi MBG,” tandasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Abdullah Harahab menilai jika Pemkab serius mengawal MBG, program ini bisa menjadi motor ekonomi rakyat sekaligus penopang kesehatan generasi. “Kuncinya adalah pengawasan. Jangan sampai program sebesar ini hanya jadi proyek tanpa manfaat nyata,” katanya.
Apabila target puluhan dapur gizi baru bisa tercapai, Bondowoso bukan hanya dikenal sebagai kota kopi, tetapi juga sebagai daerah percontohan nasional dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
