KawalBersama News, Probolinggo — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Hedi Firmansyah menilai gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan berpotensi mengamputasi kedaulatan rakyat.
Dalam pernyataan tertulisnya, Presiden Mahasiswa menyoroti kondisi sosial masyarakat yang masih diwarnai duka pascabencana serta persoalan kesejahteraan, termasuk nasib guru honorer yang dinilai belum mendapat perhatian memadai. Di tengah situasi tersebut, wacana perubahan sistem Pilkada justru dinilai menunjukkan krisis empati elite politik.
Ia menilai alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap disampaikan sebagai dalih penghapusan Pilkada langsung tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, menyalahkan rakyat atas mahalnya biaya politik merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab elite terhadap kegagalan mereka membenahi sistem politik internal.
“Ketika biaya politik dianggap mahal dan demokrasi dituding sebagai sumber kekacauan, rakyat justru dijadikan kambing hitam atas sistem yang rusak oleh elite itu sendiri,” tulisnya.
Secara akademik, Presiden Mahasiswa menyebut argumen tersebut sebagai cacat logika atau logical fallacy. Ia menilai mahalnya biaya politik bukan disebabkan oleh partisipasi rakyat, melainkan oleh lemahnya kaderisasi partai, buramnya transparansi pendanaan, serta maraknya praktik mahar politik.
Pemuda kelahiran Pulau Sapudi – Madura itu juga menegaskan bahwa rakyat selama ini tidak sepenuhnya berada dalam posisi bebas memilih, karena dihadapkan pada sistem politik yang mahal, tertutup, dan transaksional. Oleh karena itu, menyalahkan rakyat dinilai sama dengan menyalahkan korban.
Lebih jauh, ia menyebut pengembalian Pilkada ke DPRD bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah mundur dari semangat Reformasi 1998 yang memperjuangkan keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
Menurutnya, jika tujuan pemerintah adalah efisiensi dan pemberantasan politik uang, maka solusi seharusnya diarahkan pada reformasi pendanaan partai yang akuntabel, kaderisasi berbasis merit, penegakan hukum pemilu yang tegas, serta keterbukaan data dana kampanye.
“Efisiensi sejati lahir dari pengawasan publik, bukan dari penghilangan partisipasi rakyat,” tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa pemilihan tertutup justru berisiko lebih besar terhadap praktik korupsi karena pengawasan publik semakin lemah. Membeli suara segelintir elite dinilai jauh lebih mudah dibandingkan meyakinkan jutaan rakyat.
Presiden Mahasiswa Universitas Nurul Jadid menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa demokrasi tidak selalu runtuh melalui kudeta, melainkan bisa dilemahkan secara perlahan melalui kebijakan yang membatasi ruang partisipasi rakyat.
“Demokrasi tidak dibunuh secara tiba-tiba, tetapi dihabisi pelan-pelan melalui kebijakan yang tampak rapi, namun menggerus kedaulatan rakyat,” pungkas Hedi.
