KawalBersama News, Jakarta – “Pendekatan dengan uang akan melahirkan perilaku korup. Mematikan sistem yang normatif dan membuka peluang serta kesempatan menyimpang.
”Pesan tajam itu dilontarkan Kalemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, sebagai pengingat keras tentang bahaya laten sistem transaksional dalam birokrasi maupun pelayanan publik di Indonesia.
Bagi Chryshnanda, uang yang dijadikan pintu masuk dalam setiap urusan bukan hanya berpotensi menggerakkan perilaku korup, tetapi juga mematikan nilai integritas, profesionalitas, dan keadilan. Sistem yang seharusnya berjalan berdasarkan aturan normatif justru berubah menjadi arena barter kepentingan.
“Ketika kebijakan publik dikendalikan oleh kepentingan uang, orientasi pelayanan terhadap rakyat hilang. Yang dibela bukan lagi kepentingan umum, melainkan mereka yang sanggup membayar,” tegasnya.
Sistem Normatif yang Mati, Publik Jadi Korban
Fenomena sistem transaksional bukanlah cerita baru. Dari proses rekrutmen aparatur, pelayanan administrasi, hingga pengurusan perkara hukum, isu pungutan liar dan gratifikasi masih kerap mencuat ke permukaan.
Belakangan, kasus dugaan pungli di lembaga pendidikan kepolisian seperti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimti) serta Sekolah Perwira (Setukpa) menjadi sorotan publik. Dugaan adanya praktik pembayaran “uang jalan” atau “biaya tambahan” di luar aturan resmi seolah menegaskan bahwa sistem transaksional belum sepenuhnya hilang.
Ketika sistem normatif mati, publik menjadi korban. Mereka yang tidak memiliki akses finansial tersingkir, sementara yang mampu membayar mendapat jalan mulus. Dalam jangka panjang, pola ini menciptakan ketidakadilan struktural dan memperkuat lingkaran korupsi.
Bahaya Pendekatan Uang: Dari Kebijakan Hingga Budaya
Chryshnanda mengingatkan bahwa pendekatan uang tidak hanya merusak pada level individu, tetapi juga menghancurkan tata kelola institusi.
1.Kebijakan Publik Tersandera
Kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat berubah menjadi produk pesanan. Program pembangunan, distribusi jabatan, hingga penegakan hukum bisa dikendalikan oleh siapa saja yang memiliki modal.
2.Integritas Aparat Terkikis
Aparat yang terbiasa menerima uang dalam setiap proses kerja akan kehilangan nurani pelayanan. Loyalitas mereka bukan lagi pada institusi atau masyarakat, tetapi pada pemberi dana.
3.Budaya Menyimpang Jadi Normal
Lebih berbahaya lagi, sistem transaksional dapat membentuk budaya baru: praktik menyimpang dianggap wajar. “Kalau mau cepat, bayar. Kalau mau lancar, siapkan uang.” Narasi ini, bila terus dibiarkan, akan melahirkan generasi baru yang terbiasa korup sejak dini.
Momentum Reformasi dan Peringatan Moral
Di tengah sorotan publik, pernyataan Kalemdiklat Polri ini bisa dibaca sebagai alarm moral untuk seluruh jajaran. Reformasi birokrasi dan transformasi Polri tidak akan pernah tercapai bila pendekatan uang masih mendominasi.
Langkah-langkah penegakan hukum terhadap pungli dan praktik transaksional harus berjalan seiring dengan upaya membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Teknologi digital bisa menjadi alat kontrol, namun yang lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa integritas adalah harga mati.
Menjaga Harapan PublikPesan Chryshnanda sesungguhnya bukan hanya untuk aparat kepolisian, tetapi juga bagi semua pemangku kepentingan di negeri ini. Ketika publik melihat institusi masih bisa dibeli, maka kepercayaan pun runtuh. Padahal, kepercayaan adalah modal utama bagi keberlangsungan negara dan pemerintahan.
Peringatan itu menegaskan kembali satu hal: negara hanya akan kuat jika dijalankan dengan integritas, bukan dengan transaksi. Jika pendekatan uang terus menjadi panglima, maka yang kalah adalah rakyat—dan pada akhirnya, bangsa itu sendiri.(is)
