KawalBersama News, Jakarta — Ketua Tim Transformasi dan Reformasi Polri sekaligus Kalemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, mengingatkan pentingnya menjaga proses rekrutmen agar tidak dilakukan secara serampangan. Ia menegaskan bahwa kesalahan dalam memilih calon anggota sejak awal dapat menjadi masalah besar yang membebani institusi kepolisian sepanjang masa.
“Dosa paling besar bagi Polri adalah ketika rekrutmen dijadikan main-main atau bahkan ada pasar. Kalau sejak awal merekrut orang yang salah, seumur hidup dia menjadi duri dalam daging Polri,” ujar Chryshnanda dalam siniar Akbar Faisal Uncensored, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, proses rekrutmen merupakan titik paling rawan dalam tubuh Polri. Jika seleksi tidak mengedepankan kualitas dan integritas, dampaknya akan terasa dalam perjalanan karier anggota tersebut hingga memengaruhi organisasi secara keseluruhan.
Chryshnanda juga menyoroti sistem yang masih bercorak patrimonial. Budaya kedekatan personal dan “sungkem” disebut kerap menyingkirkan personel yang sebenarnya cerdas, kritis, dan potensial menjadi early warning bagi organisasi.
“Orang-orang yang cerdas dan kritis sering kali terpinggirkan. Padahal mereka bisa menjadi peringatan dini bagi organisasi. Karena tidak mendapat dukungan, sebagian akhirnya mencari jalan lain, bahkan lari ke politik atau pihak-pihak yang punya kekuasaan,” jelasnya.
Di sisi lain, dorongan masyarakat juga semakin kuat agar transformasi total dilakukan dalam birokrasi kepolisian, khususnya pada proses penerimaan calon siswa (casis) hingga pendidikan lanjutan seperti SIP, PTIK, dan Sespimti. Jangan sampai proses tersebut menjadi lahan subur praktik kecurangan yang hanya menguntungkan segelintir oknum.
Masyarakat menilai, sudah terlalu banyak praktik permainan biaya dalam seleksi penerimaan dan pendidikan di tubuh kepolisian. Karena itu, ujian dan seleksi harus benar-benar murni berdasarkan kemampuan peserta, bukan dari besaran uang yang disetor.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Chryshnanda menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem, terutama dalam promosi jabatan strategis. Ia mengusulkan mekanisme fit and proper test diterapkan bagi jabatan dengan otoritas besar, seperti kewilayahan, perizinan, pengelolaan sumber daya, hingga fungsi pengawasan.
“Walaupun mungkin masih ada praktik KKN, minimal mekanisme itu bisa menjadi rem dan memberi kesempatan bagi mereka yang benar-benar layak,” tegasnya.
Pernyataan Chryshnanda beserta dorongan publik menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa reformasi Polri harus menyentuh akar persoalan, yakni sistem rekrutmen dan promosi. Transparansi serta keberpihakan pada integritas dinilai menjadi kunci agar Polri benar-benar bersih dan profesional.(Is)
