KawalBersama News – KOPRI PKC PMII Jawa Timur menggelar kegiatan Refleksi May Day 2026 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Sabtu (9/5/2026). Dalam forum tersebut, isu kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja menjadi salah satu pembahasan utama.
Mengusung tema “May Day sebagai Momentum Reformasi Peran Perempuan dalam Ketatanegaraan dan Kesejahteraan Pekerja”, kegiatan itu menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, praktisi hukum ketenagakerjaan, hingga organisasi pekerja. Diskusi difokuskan pada perlindungan pekerja perempuan di tengah berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih terjadi.
Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur Bidang Pengawasan, Lely, menegaskan pentingnya mekanisme perlindungan pekerja dari tindakan kekerasan dan pelecehan di lingkungan perusahaan. Menurutnya, pembentukan satuan tugas atau satgas anti kekerasan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.
“Setiap perusahaan harus memiliki satgas kekerasan dan pelecehan. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi bentuk keberpihakan terhadap keamanan dan martabat pekerja, khususnya perempuan,” ujar Lely.
Ia menjelaskan masih banyak korban kekerasan maupun pelecehan yang memilih diam karena tidak adanya ruang pengaduan yang aman dan berpihak kepada korban. Selain itu, lemahnya pengawasan internal perusahaan dinilai turut menyebabkan kasus serupa terus berulang.
Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah, menegaskan perlindungan terhadap pekerja perempuan harus menjadi perhatian serius pemerintah maupun perusahaan. Ia menilai dunia kerja tidak boleh menjadi ruang yang menormalisasi intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender.
“KOPRI mendorong pemerintah dan perusahaan untuk serius merealisasikan pembentukan satgas anti kekerasan dan pelecehan di setiap perusahaan. Perlindungan terhadap pekerja perempuan harus diwujudkan secara nyata,” kata Kholisatul.
Selain membahas kekerasan dan pelecehan, peserta forum juga menyoroti persoalan ketimpangan upah, minimnya perlindungan kerja, hingga praktik diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Refleksi May Day 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, organisasi pekerja, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan gender.
