KawalBersama News, Yogyakarta — Aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional digelar massa Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) di depan DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (24/9/2025). Massa awalnya berkumpul di eks Taman Parkir Abu Bakar Ali, kemudian berjalan menuju DPRD DIY untuk menyampaikan orasi soal konflik agraria dan ketahanan pangan. Usai berorasi, mereka melanjutkan aksi di Titik Nol Km dengan duduk melingkar sambil menyuarakan tuntutan.
Humas GNP, Vara, menegaskan pihaknya menolak wacana masuknya Revisi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Dalam UUPA sendiri terdapat program penting, yaitu reforma agraria dengan salah satu poin redistribusi lahan. Jika direvisi, benteng terakhir untuk mempertahankan tanah rakyat bisa hilang,” ujarnya. Vara menilai reforma agraria yang dijalankan pemerintah selama ini tidak sesuai mandat UUPA.
GNP juga mengkritik program food estate yang digagas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena dianggap lebih banyak melibatkan militer dibanding petani. “Jika pemerintah serius mempertahankan ketahanan pangan, mengapa tidak memberikan dua juta hektare lahan itu kepada petani yang memang paham bertani,” tambahnya.
Di Yogyakarta, GNP menyoroti keberadaan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) yang dinilai tidak sejalan dengan semangat UUPA. “GNP Yogyakarta menuntut penghapusan Sultan Ground, Pakualaman Ground, serta UU Keistimewaan Yogyakarta yang hingga kini menyengsarakan masyarakat,” kata Vara.
Ia mencontohkan sejumlah konflik lahan terkait SG dan PG, mulai dari pembangunan Bandara Kulon Progo, Pantai Sanglen, hingga penataan PKL Malioboro. “Kasus-kasus itu menunjukkan rakyat tidak memiliki hak penuh atas tanah karena klaim Sultan Ground dan Pakualaman Ground, sehingga mereka berpotensi tersingkirkan,” tegasnya.
