KawalBersama News, Bondowoso– Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, alokasi anggaran infrastruktur dipangkas, sementara pos Bantuan Tidak Terduga (BTT) justru membengkak hingga miliaran rupiah.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bondowoso, Fathur Rozi, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik keras yang dilontarkan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, keputusan itu bukan kehendak Pemkab semata, melainkan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran infrastruktur merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD. “Daerah wajib melakukan penyesuaian agar fiskal tetap terkendali,” ujar Fathur dalam rapat paripurna di Graha DPRD Bondowoso, Kamis (18/9/2025).
Menurut Fathur, efisiensi ini dituangkan melalui peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, lalu diakomodasi kembali dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Artinya, belanja tetap diarahkan agar tidak melampaui kapasitas fiskal.
Lebih jauh, ia memaparkan dua faktor utama pemangkasan tersebut. Pertama, adanya rasionalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) karena perhitungan awal terdapat selisih cukup besar. Kedua, pengurangan transfer dari pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) di bidang pekerjaan umum dan irigasi, yang anjlok sekitar Rp65 miliar.
Kondisi ini membuat anggaran pembangunan jalan senilai Rp61 miliar harus dipotong. Meski demikian, Pemkab Bondowoso menegaskan tidak akan menghentikan total program prioritas infrastruktur, hanya saja realisasinya harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, Fathur memastikan infrastruktur pendidikan tetap aman dari pemangkasan. Anggaran sektor ini sudah terkunci lewat DAU earmark yang penggunaannya bersifat khusus. “On the track,” tegasnya.Namun ia mengakui tingkat kerusakan sekolah di Bondowoso masih tinggi. Karena itu, proses rehabilitasi akan dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi anggaran daerah. “Detail teknisnya ada di Dinas Pendidikan,” ucapnya.
Sementara untuk BTT, Fathur menyebut pos ini memang diperbesar. Semula hanya tersisa Rp4,3 miliar dengan Rp700 juta sudah dipakai, kini mendapat tambahan Rp8,7 miliar. Dengan begitu, total BTT dalam P-APBD 2025 naik menjadi Rp13,07 miliar.
Lonjakan itu, jelasnya, disebabkan adanya sejumlah dana spesifik yang tak dapat direalisasikan tahun berjalan. Dana tersebut dialihkan ke BTT agar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat. Jika tidak terserap, sisa anggaran otomatis menjadi SiLPA tahun berikutnya.
Fathur juga meluruskan anggapan bahwa BTT hanya untuk bencana alam. Menurutnya, dana itu bisa digunakan menghadapi situasi mendesak lain, mulai dari banjir, angin puting beliung, hingga bencana sosial yang berdampak luas pada masyarakat.
“BTT itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jadi sifatnya fleksibel dan urgen,” tutup Fathur menegaskan.
