KawalBersama News, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya menjaga arah kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bondowoso, Lora As’ad Yahya Syafi’i, saat membacakan jawaban resmi Bupati KH Abdul Hamid Wahid atas pandangan umum fraksi DPRD mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 di Graha Paripurna, Kamis (18/9/2025).
Dalam penjelasannya, Abdul Hamid—yang akrab disapa Ra Hamid—menyampaikan apresiasi atas catatan kritis yang disampaikan fraksi DPRD. Ia menilai masukan legislatif merupakan bagian penting dari proses evaluasi kebijakan keuangan daerah.
“Semua saran dan kritik DPRD adalah masukan berharga bagi pemerintah untuk menata pengelolaan anggaran agar lebih akuntabel,” kata Ra Hamid.
Belanja Pegawai dan Infrastruktur
Terkait kritik sejumlah fraksi mengenai membengkaknya belanja pegawai, Ra Hamid menjelaskan hal itu dipicu penyesuaian tunjangan kinerja, pengangkatan pegawai baru, serta ketentuan regulasi pusat.
“Meski meningkat, belanja pegawai tetap transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.Sementara itu, soal pemangkasan belanja infrastruktur, Ra Hamid menegaskan langkah tersebut bukan berarti mengabaikan pembangunan. Menurutnya, pemerintah tetap memprioritaskan proyek yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jalan desa dan layanan publik.
Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan Ra Hamid memastikan alokasi pendidikan dan kesehatan tetap terjaga. Kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, dan layanan publik disebutnya sebagai hal yang tidak bisa ditawar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menekan angka kemiskinan di Bondowoso. “Program penanggulangan kemiskinan harus berbasis data agar tepat sasaran,” ujarnya.
Evaluasi OPD dan Keterbukaan Anggaran
Ra Hamid juga menyinggung rendahnya serapan anggaran di sejumlah dinas. Ia mengakui masih ada kelemahan teknis, namun pemerintah berkomitmen memperbaiki manajemen proyek dan memperketat evaluasi kinerja OPD.“
Kami siap diaudit dan membuka data anggaran yang dibutuhkan publik maupun DPRD,” katanya.
Revitalisasi BUMD dan UMKM
Mengenai peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ra Hamid menyatakan perlunya revitalisasi agar tidak menjadi beban, melainkan penggerak ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah memperkuat UMKM dan sektor pertanian. Program hulu-hilir untuk komoditas unggulan, seperti kopi Bondowoso, tengah disiapkan guna memperluas pasar dan menyerap tenaga kerja.
Kolaborasi dengan DPRD Menurut Ra Hamid, perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan dinamika demokrasi yang sehat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen melanjutkan pembangunan Bondowoso secara berkelanjutan.
