KawalBersama News, Jakarta – Dugaan kecurangan dalam distribusi beras nasional kembali mencuat ke publik. Sebanyak 212 merek beras terindikasi oplosan, tidak memenuhi standar mutu dan volume. Kerugian akibat praktik ini ditaksir mencapai Rp99 triliun, dan diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, menyebut temuan ini sebagai kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Ia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas para pelaku agar tidak ada lagi ruang bagi kejahatan serupa di masa mendatang. “Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tapi kejahatan pangan berskala besar. Harus ada efek jera. Negara tidak boleh kalah,” tegas Eko, Kamis (17/7/2025).
Tegur Pemerintah, Soroti Lemahnya Pengawasan
Politikus dari Dapil Jawa Timur IX (Tuban–Bojonegoro) ini juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap distribusi dan kualitas beras. Ia menilai, pembiaran atas praktik curang ini menunjukkan ada celah besar dalam sistem distribusi pangan nasional.
“Selama ini pengawasan tidak maksimal. Negara harus hadir untuk melindungi petani dan konsumen,” ujarnya.
Dorong Evaluasi Sistem Distribusi Pangan
Eko meminta Kementerian Pertanian dan pihak terkait memperkuat koordinasi dan intensif melakukan operasi pasar dan sidak lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kualitas, harga, dan volume beras yang sampai ke tangan masyarakat.
“Jangan sampai rakyat kecil jadi korban lagi. Mutu pangan adalah hak rakyat, dan negara wajib menjaminnya,” tambahnya.
DPR Siap Turun Langsung Awasi
Sebagai anggota Komisi IV, Eko menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk dengan terjun langsung ke lapangan. Ia menilai, fungsi pengawasan DPR harus dimaksimalkan demi menciptakan keadilan pangan dan perlindungan terhadap konsumen.
“Kita tak boleh diam. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan justru membiarkan kejahatan ekonomi tumbuh subur,” pungkasnya.
